TPINews21.com | Tigaraksa-Tangerang | Adanya Sebuah Kegiatan proyek SPAL(Saluran Pembuangan Air Limbah) Di wilayah Kampung Ranca Gede RT. 002/02 Desa Munjul kecamatan Solear terdapat beberapa celah ketidak sesuaian dalam pengerjaannya, sehingga hal ini menjadikan sorotan publik yang mana proyek tersebut Diduga asal jadi dan menguntungkan bagi para pelaksana proyek nya tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh jurnalis TPINews21 kepada salah seorang pekerja di lokasi proyek menerangkan, kenapa Spal yang lama tidak di bongkar? “pemasangan batu itu sesuai arahan dari mandor, saya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh mandornya bang”.
Kemudian, Saat di tanyakan tentang pelaksana / pemilik proyek tersebut, ia menjawab ” Soal itu saya tidak tau dan tidak mengetahui nya. seakan menutupi! ” Walau mandor datang nya setiap hari kelokasi proyek ini namun beliau tidak pernah lama, soal terkait pengawas dari dinas perkim saya tidak tau karna saya baru 2 hari kerja disini bang” ungkap Udin pada, sabtu siang 14/12/2024.


Dari hasil pantauan jurnalist Tpinew21 di lokasi proyek tidak namapak terpasang papan informasi untuk pembangunan spal di atas pondasi lama sedangkan pondasi lama tersebut terlihat berbeda warna dengan yang baru, sedangkan ukurannya diperkirakan Kurang lebih 30cm, namun oleh tukang /pekerja tidak dibongkar terlebih dahulu, namun malah dipasang pondasi baru setinggi kurang lebih 15cm, diatas pondasi yang lama.
Menurut aktivis Peduli Pembangunan Pengembangan Pemuda Dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) Surya Indra Winata, S.kom menurutnya “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjelaskan bahwa Keterbukaan informasi publik itu bahwasannya sudah tertuang yang dimana hal ini kewajiban pemerintah untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
Lanjut beliau memaparkan, “Dugaan adanya indikasi kesengajaan dalam pengerjaan proyek ini semakin mengerucut kepada mal prosedur, pasal nya Publik pun bertanya-tanya, apa motif dari pihak Dinas perkim ini, yang mana seakan telah membiarkan pembangunan nya berjalan tanpa pengawasan yang memadai, terlebih mengingat proyek tersebut dibiayai dari pajak masyarakat.
Untuk itu hal ini seolah olah ada unsur kesengajaan agar dapat meraup keuntungan bagi para pelaksana proyek dan pengawas dilapangan”. Pungkas nya.
Sampai berita ini ditayangkan, namun belum ada pihak manapun yang dapat dikonfirmasi / dipintai keterangan secara langsung untuk memaparkan dengan jelas dan transparan kepada publik.
Red : JM / TPINews21 /